Yogyakarta-Tribunpantura.com
Ini yang dilakukan Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP. M.Si, mencari solusi terbaik bagi warga lima desa di Kradenan yang terdampak Proyek Strategi Nasional (PSN) Bendung Gerak Karangnongko.
Menyusul keinginan warga, nantinya bila direlokasi tidak jauh dari desanya, dan hal yang paling memungkinan adalah lahan hutan KHDTK milik UGM di Desa Getas, orang nomor satu di Blora itu dampingi lima kades yang warganya terdampak Bendungan Karangnongko, konsultasi ke Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, Jumat (22/3/24).
Sebanyak lima kades hadir audiensi dengan Fakultas Kehutanan UGM dan Direktur KHDTK UGM tersebut, masing-masing Kepala Desa Mendenrejo, Kepala Desa Ngrawoh, Kepala Desa Nginggil, Kepala Desa Nglebak, Kepala Desa Megeri.
Beberapa hal ini yang dikonsultasikan para kades saat audiensi yang dihadiri sejumlah pejabat di Fakultas Kehutanan UGM, dan direktur KHDTK UGM dan jajaran.
Diantaranya terkait apakah adanya peluang dan opsi relokasi warga terdampak ke areal KHDTK UGM. Dimana lokasinya dekat dengan wilayah desa mereka yang terdampak PSN.
Seperti dikemukakan Kepala Desa Ngrawoh, Purwondo. Disampaikan, bahwa 80 persen wilayah desanya nantinya akan terdampak genangan air dari Bendung Gerak Karangnongko.
“Di wilayah kami adem ayem tidak ada gejolak menolak PSN. Hanya ada sisi lain yang membuat beban pikiran kami berat, adanya dua opsi yang ditawarkan. Yakni, ganti untung dan tukar guling/ relokasi. Kami berpendapat kalau kita tukar guling terus nasib desa kami bagaimana, harapan kami jangan sampai hilang,” papar Purwondo.
Pihaknya, meminta arahan kepada pihak UGM yang merupakan pengelola KHDTK, terkait potensi relokasi hingga pengembangan desa wisata. Sehingga dengan adanya pembangunan PSN tersebut masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya.
“Kalau pihak UGM nantinya bisa berkolaborasi dengan Blora, dalam mewujudkan desa wisata ditempat kami mudah-mudahan nanti bisa seperti yang sudah ada di Waduk Sermo. Bagaimana nanti cara penataanya saya manut. Saya bersama warga cuma ingin numpang mencari kehidupan. Kita kena dampaknya, kita harus dapat manfaatnya,” imbuh Perwondo.
Lokasi Relokasi
Sementara itu, Bupati Arief Rohman mengungkapkan, bahwa dirinya hadir di Fakultas Kehutanan UGM, mendampingi perwakilan masyarakat terdampak pembangunan bendungan.
Selain itu, pihaknya juga minta Fakultas Kehutanan UGM untuk bersama-sama mencari lokasi terbaik untuk relokasi masyarakat kami yang akan terdampak pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Karangnongko.
Disampaikan, Bendungan yang akan membendung Sungai Bengawan Solo di perbatasan Kradenan (Blora) dengan Margomulyo (Bojonegoro), genangannya akan mengular sampai Ngawi. Sehingga ada beberapa desa di Blora yang akan direlokasi dengan skema ganti untung.
Sesuai keinginan masyarakat, mereka ingin agar lokasi relokasi tida jauh dari desanya semula. Dan yang paling memungkinkan adalah lahan hutan KHDTK UGM Getas.
Diharapkan nantinya proses relokasi bisa difasilitasi oleh Fakultas Kehutanan dengan Kementerian LHK, dan Kementerian PUPR. “Pembangunan Bendung Karangnongko ditetapkan sebagai PSN tentunya kita ingin mensukseskan agenda tersebut. Namun demikian efek pembangunan pada beberapa desa yang akan menjadi wilayah genangan. Kegalauan kepala desa tadi sudah disampaikan, kita ingin ada bantuan lagi dari UGM kira-kira saran masukan dan upaya dari harapan masyarakat ini,” Jelasnya
Lanjutnya, bila nantinya opsi relokasi ini memungkinkan, diharapkan berada di wilayah yang tidak jauh dengan bendungan. “Semoga ini ada jalan dan solusi sekaligus kita minta UGM untuk mendampingi kami tahapan-tahapan seperti apa kita ingin suasana di masyarakat tetap kondusif,” tambahnya.
Atas masukan dan harapan dari masyarakat terdampak tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta. S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D, menjelaskan, kewenangan untuk peruntukan lahan KHDTK tersebut ada di pemerintah pusat.
Meski demikian, pihaknya siap untuk mengawal aspirasi masyarakat ke kementerian terkait dengan memberikan pertimbangan teknis. “Nanti hasil diskusi hari ini akan kami sampaikan ke KLHK. Pihak UGM selaku pengelola tidak serta merta bisa memberikan hak, itu diskusinya harus melibatkan banyak pihak salah satunya pemberi amanah dalam hal ini KLHK,” ungkap Sigit Sunarta.
Menurutnya bahwa penting untuk melibatkan pemberi kelola yakni KLHK, yang mana hasil diskusi ini nantinya UGM akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada Dirjen PTKL KLHK.
Hal senada juga dikemukakan Direktur KHDTK UGM, Dr.Tri Atmojo. Dia menegaskan, posisi UGM sebagai pengelola, sedangkan pemberi kelola dalam hal ini KLHK. Maka nanti perlu didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat. “Nanti kami akan menyampaikan ke dirjen PTKL dan Bu Menteri nanti pertimbangan teknis dari Fakultas Kehutanan UGM,” terangnya.
Perlu diketahui, Bendungan Karangnongko sudah dalam tahap pembangunan fisik dan sudah dimulai terlebih dahulu di daerah Bojonegoro. Sedangkan untuk Kabupaten Blora masih belum. Khusus yang di wilayah Blora ada 5 desa yang terdampak yakni mulai Mendenrejo, Ngrawoh, Nginggil, Nglebak dan Megeri.
Untuk Ngrawoh dan Nginggil 80 persen wilayahnya akan terkena genangan, lalu Desa Nglebak sedikit, sedangkan Desa Mendenrejo dan Desa Megeri hanya lahannya.
Saat audiensi di UGM, dari Blora tampak hadir mengikuti, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D). Juga Kabag Perekonomian dan SDA Setda Blora, Forkopimcam Kradenan.
Sementara itu dari UGM cukup lengkap. Diantaranya Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dwiko Budi Permadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Keuangan. Direktur KHDTK UGM Dr. Tri Atmojo, Sekretaris Tim KHDTK UGM, Dr. Sawitri beserta tim.
(sudarpo)
