Blora–Tribunpantura.com Disela-sela (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025, Kamis (28/3 /24, Bupati Blora, Arief Rohman “todong” (minta) Pemprov Jateng untuk tuntaskan pembangunan jalan provinsi yang ada di Blora.
Kebetulan di Musrenbang yang berlangsung di Graha Oktana PEM Akamigas Cepu, itu, hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Harso Susilo, S.T., M.M.
Hal itu dimanfaatkan Bupati Arief Rohman, untuk menyampaikan dan meminta langsung kepada Kepala Bappeda Harso Susilo, agar pembangunan jalan provinsi yang ada di wilayah Blora dapat disusun perencanaannya dan dituntaskan. “Mumpung Kepala Bappeda Jateng rawuh, kami mohon Pak, jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Blora untuk dituntaskan pembangunannya,’’ tandasnya.
Dikemukakan Bupati, saat ini masih ada dua ruas jalan provinsi yang menjadi PR, yakni Cepu – Randublatung dan Ngawen – Japah hingga Todanan. Jika kedua jalan provinsi tersebut dibangun, dipastikan arus ekonomi masyarakat semakin baik. ‘’Selama ini kerusakan di ruas tersebut sudah banyak dikeluhkan warga.”
Atas permintaan Bupati tersebut, Kepala Bappeda Jateng, Harso Susilo, menyatakan kesiapannya untuk menganggarkan pembangunan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora.
“Siap Pak Bupati. Sebenarnya tahun 2023 pembangunan jalan provinsi sudah kami prioritaskan, namun masih prioritas wilayah lain. Tahun 2024 ini kami masukkan kembali untuk Blora dan daerah perbatasan lainnya seperti Rembang, Brebes, Cilacap. Sambil kami juga mengawal usulan pembangunan jalan provinsi lewat Inpres Jalan,” papar Harso Susilo.
Lanjutkan Pembangunan
Selain mendorong pembangunan jalan provinsi di Blora yang dalam kondisi rusak tersebut, Bupati yang akrab disapa Gus Arief itu juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan jalan kabupaten dengan berbagai sumber anggaran.
“Selain dari APBD, kami juga terus mengupayakan agar Blora dapat anggaran Inpres jalan lagi di 2024 ini agar pembangunan jalan bisa dilanjutkan di banyak titik. Kami akan terus berupaya berinovasi mencari sumber anggaran di luar APBD. Lobi-lobi ke pusat akan terus kita coba,” paparnya.
Termasuk, demikian Bupati Arief, pihaknya juga berkomitmen untuk membangun fasilitas olahraga seperti stadion. ‘’Kemarin sudah ada kolega dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menanyakan kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga di Blora. Kami akan segera ke Jakarta untuk menindaklanjuti usulan pembangunan stadion. Diperkirakan butuh anggaran sekitar 25 miliar,” tandasnya.
Sementara itu, Yayun, salah satu perwakilan LSM di Blora, minta agar Bupati Arief Rohman tidak hanya memprioritaskan pembangunan jalan saja. Namun juga memperhatikan penerangan jalannya.
“Kami mengakui Pak Arief ini punya kelebihan dalam hal mencari anggaran ke Pusat untuk membangun infrastruktur. Bahkan dukungan pembangunan datang langsung dari Presiden yang hadir ke Blora tiga kali, sampai para menteri juga datang ke Blora. Namun kami ingin agar jalan jalan yang telah dibangun bisa dipasangi lampu penerangan jalan. Sehingga tidak hanya dalan alus banyu mili terus, tapi juga dalan padang,” ungkap Yayun.
Atas masukan itu,Bupati Arief langsung memberikan tanggapan. Pihaknya meminta agar dinas terkait menganggarkan pengadaan PJU untuk jalan kabupaten, utamanya jalan poros kabupaten penghubung kecamatan.
“Kami sepakat, memang penerangan jalan juga perlu. Setelah jalan dibangun, sebaiknya penerangan jalannya ditata. Tolong dinas terkait untuk menganggarkan. Agar jalannya saat malam terang, meminimalisir gangguan kejahatan dan nyaman,” tambah Bupati.
Terpisah, Kepala Bappeda Blora,Mahbub Djunaidi menyampaikan, proses penyusunan perencanaan pembangunan hingga Musrenbang memuat masukan dari berbagai pihak. Salah satunya dari usulan masyarakat.
Menurutnya, usulan-usulan masyarakat terkait rencana pembangunan Blora masih didominasi infrastruktur. Oleh karena itu, RKPD Blora membahas terkait arah kebijakan pemerintah setempat dan memaparkan capaian kerja OPD selama 2 tahun ke belakang.
Tampak hadir dalam Musrenbang, jajaran Forkopimda, Sekda, para Kepala OPD, Akademisi, LSM, Organisasi masyarakat, Organisasi Wanita, Forum Anak, Difabel.
(sdrpo)
